Buletinsatu

Tindakan Represif dan Standar Ganda Era Jokowi Picu Merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia

Merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mewakili kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.

Setidaknya, kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, hal itu yang didengarnya saat bertemu dengan konstituen dan masyarakat di daerah lain.

"Selain itu, saya melakukan survei terbuka di Twitter beberapa hari ini tentang kebebasan berpendapat dan berserikat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK," katanya di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Dari 5.193 votes, kata Fadli Zon, sejumlah 78% berpendapat jika pemerintah makin represif/otoriter, hanya 22% netizen yang menyatakan kita makin terbuka/demokratis.

"Survei ini tidak berbeda dengan survei sejenis yang dilakukan oleh beberapa media online di Twitter sejak beberapa hari lalu. Jadi, saya kira ini mewakili gambaran pandangan masyarakat secara umum, bukan hanya di kalangan netizen," katanya.

Sebab, kata Fadli Zon, saat turun langsung ke daerah pemilihan atau melakukan kunjungan kerja ke daerah, yang disampaikan masyarakat juga tak jauh berbeda.

"Kita bukan hanya mengalami penurunan ekonomi, tapi juga kemunduran hukum dan demokrasi," katanya.

Kondisi ini, kata Fadli Zon, terjadi karena standar ganda pemerintahan Jokowi.
"Misalnya, lebih banyak aktivis politik yang ditangkapi di zaman Jokowi daripada di zaman SBY. Termasuk, mereka yang ditangkap karena aktivitasnya di sosial media," katanya menunjuk sejumlah kasus.

Tindakan represif itu, kata Fadli Zon, tidak menunjukkan tegasnya penegakkan hukum, tapi menunjukkan kian ketatnya sensor dan tindakan represif oleh pemerintah.

"Apalagi, di sisi lain pemerintah secara kasat mata juga melakukan standar ganda dalam penegakkan hukum," katanya.

Kasus pelaporan Ustad Alfian Tanjung dan Jonru, kata Fadli Zon, cepat sekali diproses dan disidik oleh aparat.

Namun, kasus orang-orang dan kalangan buzzers dan tukang fitnah yang dianggap dekat pemerintah, hingga hari ini, tidak ada yang diproses sama sekali.

"Aparat banyak menangkap netizen yang mem-bully dan nyinyir terhadap pemerintah, dengan berbagai tuduhan serius, tapi di sisi lain Istana justru mengundang para buzzers yang kerap menulis posting kasar, penuh kebencian, dan juga fitnah terhadap siapapun yang dianggap berseberangan dengan pemerintah," katanya.

Fadli Zon menyatakan, para buzzers itu terbukti kebal hukul seperti punya imunitas.

"Ini jelas sebuah kemunduran, ketika hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, tapi hanya untuk melindungi kekuasaan," katanya.

Fadli Zon menjelaskan, survei-survei yang menyatakan bahwa masyarakat puas atas kinerja pemerintah itu penuh paradoks.

"Kepuasan masyarakat di berbagai bidang vital, seperti soal harga kebutuhan pokok, kemiskinan, lapangan kerja, atau pengangguran, tibgkat kepuasan di bidang-bidang tadi rata-rata di bawah 35 persen. Bahkan ada yang di bawah 30 persen. Bagaimana bisa kemudian kepuasaan umum terhadap pemerintah bisa di atas 60 persen?" katanya.

Menurut dia, ada lompatan logika yang tidak menyambung di situ.

"Memang, itu sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena hampir semua lembaga survei di Indonesia juga merangkap menjadi lembaga konsultan politik dan saya kira masyarakat kita sudah makin cerdas memperhatikan hal itu," katanya.(anya/tbn)

Posting Komentar

loading...

Politik

[Politik][fbig1][#e74c3c]
Loading...

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]

Ekonomi

[Ekonomi][fbig1][#e74c3c]

Kriminal

[Kriminal][fbig1][#e74c3c]

Hukum

[Hukum][fbig1][#e74c3c]

Internasional

[Internasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.