Buletinsatu

Ternyata Ini Motif Pemerintah Lanjutkan Reklamasi

Reklamasi masih menjadi kontroversi antara pemerintah dengan sejumlah kalangan seperti KSTJ, atau biasa dikenal dengan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. KSTJ menilai bahwa pembangunan pulau G telah menjadi alasan rusaknya lingkungan, bahkan berdampak pada nelayan serta terganggunya PLN.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ingin mencabut moratorium reklamasi Pulau G.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, yang memastikan bahwa Menko bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, akan mengeluarkan surat keputusan mengenai pencabutan moratorium reklamasi Pulau G dalam waktu dekat.

Aktivis Rumah Amanah Bela Rakyat, Ferdinand Hutahaean, mencermati motif yang ada dari berbagai pihak atas sikap masing-masing. Dari semua sikap itu, yang paling aneh dan paling tidak masuk akal baginya adalah sikap pemerintah pusat yang terus ngotot untuk meneruskan reklamasi. Bukan cuma pulau G, tapi 17 pulau akan dilanjutkan.

"Inilah yang aneh, apa motif pemerintah ngotot meneruskan? Untuk rakyat? Untuk Jakarta? Untuk bangsa? Saya tidak melihat reklamasi itu perlu. Kita ini negara kepulauan, punya puluhan ribu pulau, untuk apa bikin pulau palsu?" tutur Ferdinand Hutahaean pada Klikanggaran.com di Jakarta, Rabu (11/10 /2017).

Dijelaskan oleh Ferdinand, Jakarta misalnya, punya banyak pulau hingga ada tingkat dua kepulauan seribu. Mengapa bukan pulau-pulau itu yang dimanfaatkan? Di sinilah menurutnya terjawab motifasi pemerintah yang ngotot. Yaitu motif kolutif dengan pengembang yang mungkin telah berjasa dalam pemenangan pilpres Jokowi 2014 lalu. Tidak ada alasan lain kecuali alasan motif menyenangkan teman, kolusi, dan memudahkan bisnis yang menguntungkan bagi kelompok penguasa saja.

"Jelas sekali bahwa penentangan yang muncul dari rakyat Jakarta terkait reklamasi itu adalah menunjukkan bahwa reklamasi tidak untuk rakyat, tapi untuk kepentingan lain. Kita sarankan kepada pemerintah pusat khususnya Menko Maritim Luhut Panjaitan, agar menghentikan segala upaya yang berpotensi menimbulkan konflik vertikal antara rakyat, kepala daerah, melawan pemerintah pusat," jelasnya.

Ferdinand juga mengatakan, pengembangan dan pembangunan sebuah daerah adalah ranah hak kebijakan kepala daerah, bukan oleh seorang Kemenko atau Menteri.

"Dengan demikian Luhut tidak boleh melangkahi wewenang kepala daerah. Ingat, ada UU Otda, UU Pemda, UU Daerah Khusus. Jangan ditabraki semua hanya untuk kepentingan kelompok," tutupnya.(buletinsatu/klik)
loading...

Politik

[Politik][fbig1][#e74c3c]
Loading...

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]

Ekonomi

[Ekonomi][fbig1][#e74c3c]

Kriminal

[Kriminal][fbig1][#e74c3c]

Hukum

[Hukum][fbig1][#e74c3c]

Internasional

[Internasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.