Buletinsatu

Usulan Ngaur Djarot, Gubernur DKI Dipilih Presiden Harus Ditolak

Rencana usulan perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI sebagai Ibu Kota Indonesia mendapat sorotan. Sebab, usulan pemilihan Gubernur DKI tidak melalui sistem pemilu dianggap tak demokratis lagi.

Pengamat anggaran politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan jika usulan perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 itu tetap disahkan, malah akan menjadi kemunduran bagi demokrasi.

"Kita akan setback dalam kegiatan berdemokrasi," katanya, Kamis (21/9/2017).

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) ini mengatakan pemilihan Gubernur DKI tanpa pemungutan suara atau pemilu, dikhawatirkan rawan terjadi praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Karena, sistemnya tidak terbuka.

"Selain itu, pemilihan lewat DPRD atas usulan presiden itu juga dianggap merampas hak dan kedaulatan rakyat. Untuk itu, perlu ditolak dengan alasan apapun," ujarnya.

Untuk diketahui, Djarot Saiful Hidayat mengusulkan perubahan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI sebagai Ibu Kota Indonesia yakni pemilihan Gubernur DKI tidak lagi menggunakan sistem pemilihan umum tapi dipilih oleh DPRD berdasarkan usulan dari presiden.

Menurut Djarot, kegaduhan setiap pilkada tidak perlu terjadi di Jakarta yang merupakan ibu kota. Kemudian, Djarot menilai Jakarta harus menyatu dengan kebijakan pemerintah pusat.(buletinsatu.com/arya/ini)
loading...

Politik

[Politik][fbig1][#e74c3c]
Loading...

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]

Ekonomi

[Ekonomi][fbig1][#e74c3c]

Kriminal

[Kriminal][fbig1][#e74c3c]

Hukum

[Hukum][fbig1][#e74c3c]

Internasional

[Internasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.