Buletinsatu

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta (BULETIN SATU)--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding PNS DKI Jakarta sengaja mengerjainya lewat kasus tunggakan premi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tunggakan itu mencapai Rp24,7 miliar.

"Kamu kira semua PNS di sini suka aku jadi Gubernur? Semua PNS DKI berdoa supaya saya enggak jadi Gubernur lagi. Kapan keluarnya nih Gubernur yang satu ini," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Selain kasus tunggakan premi tersebut, dikatakan Ahok, sejatinya banyak lagi persoalan lainnya. Contohnya, masih ada upaya pemain anggaran dalam posisi APBD sudah terkunci dengan sistem.
"Saya sudah bilang di sini halus mainnya. Padahal kami sudah bilang, kamu anggarin dong bayar BPJS, jangan cuma terima gaji. Lihat saja dia enggak anggarinkan," ungkap Ahok.

Data BPJS menyebutkan, sejak berdiri hingga 31 Mei 2016, setidaknya ada 76 instansi pemerintah daerah yang belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.  Pemerintah Jakarta periode saat ini disebutkan menunggak Rp 24,7 miliar karena tidak membayar iuran BPJS para pegawai negeri sipilnya. 

Sesuai dengan undang-undang, setiap pemerintah daerah sebagai pemberi kerja diwajibkan membayar tiga persen iuran BPJS yang harus dibayar PNS dan tenaga honorer.[rma]

Rimanews.com

Posting Komentar

loading...

Politik

[Politik][fbig1][#e74c3c]
Loading...

Nasional

[Nasional][fbig1][#e74c3c]

Ekonomi

[Ekonomi][fbig1][#e74c3c]

Kriminal

[Kriminal][fbig1][#e74c3c]

Hukum

[Hukum][fbig1][#e74c3c]

Internasional

[Internasional][fbig1][#e74c3c]
Diberdayakan oleh Blogger.